Mendagri Akan Tindak Tegas Jika Ada Inspektorat Nakal

0
643
Mendagri Tito Karnavian tengah memberi arahan pada rapat kerja inspektorat nasional di Jakarta kemarin.
- Advertisement -

PINISI.co.id- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian minta Inspektorat Daerah memastikan Lima Program Prioritas Nasional dilaksanakan Pemda. Kelima program tersebut, yakni Pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan izin investasi, serta transformasi ekonomi.

“Dari Inspektorat juga memberikan supervisi agar ini masuk affirmative action anggaran-anggaran di tingkat daerah untuk pendidikan, kesehatan, stunting, pembangunan infrastruktur. Bantu pemerintah pusat dengan melancarkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” tegas Mendagri usai menutup Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pengawasan Tahun 2020,  di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Mendagri juga meminta Inspektorat Daerah mendorong sinkronisasi program dan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam membina dan memecahkan persoalan.

“Selain itu jajaran Inspektorat selain berusaha mendorong sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, membina, menemukan persoalan-persoalan dan mencarikan solusi-solusi, tidak hanya ada persoalan kemudian ditindak, temukan solusi, kalau ada suatu persoalan yang berulang-ulang itu berarti ada sistem yang tidak benar, jangan dipukul orangnya (tapi) sistem yang diperbaiki,” ujarnya.

Lebih dari itu, Mendagri memerintahkan Inspektorat Daerah untuk tegas dalam menegakkan aturan dan proses audit. Menurutnya, jika tindakan preventif dan pembinaan tak cukup, perlu dilakukan tindakan tegas berupa pemberian sanksi yang dapat menimbulkan efek jera.

- Advertisement -

“Kewenangan pengawasan, audit, terutama masalah aturan, kalau memang sudah tidak bisa dilakukan pembinaan dan orangnya nakal ya tindak tegas, bisa dengan mekanisme internal, administrasi, diberikan waktu untuk menyelesaikan, kerjasama dengan hukum agar memberikan efek jera,” tegas Mendagri.

Dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pengawasan Tahun 2020 yang dihadiri 350 orang peserta yang memiliki urusan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah dan pejabat terkait ini, diharapkan mampu menyamakan visi dalam membangun Indonesia sesuai Program Prioritas Nasional.

[Syam]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here