Presiden Marah, Mensos Anggap Sentilan dan Spirit dalam Bekerja

0
1115
Menteri Sosial Juliari P Batubara
- Advertisement -

PINISI.co.id-Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyentil kinerja para menteri pada rapat kabinet 18 Juni lalu menjadi motivasi Kemensos agar bekerja lebih cepat meski selama ini sudah capai target program.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan menterinya agar bekerja lebih cepat dan tidak biasa-biasa saja, namun ia menyebut, masih banyak kinerja menteri yang tak ekstra luar biasa. Hal itu membuat Presiden jengkel.

Menyikapi hal itu, Juliari meminta kepada jajaran Kemensos agar bertanggung jawab dan tidak main-main saat ini sebab uang negara yang dititipkan harus dibelanjakan untuk rakyat.

“Filosofinya saya bekerja itu ditunggu rakyat, jadi jika telat satu hari tanda tangan maka dampaknya pada jutaan rakyat, tertunda proses dan penyalurannya. Ibarat main sepak bola, saat pandemik ini kita jadi nih bintangnya, salah sedikit kena sorot, jangan bekerja biasa-biasa saja,” tegasnya di hadapan pejabat eselon I Kemensos, Selasa (30/6/20).

Juliari menerangkan bahwa dari total anggaran perlindungan sosial untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 203 triliun, namun tidak seluruhnya di Kemensos, namun juga di beberapa kementerian, yakni Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Advertisement -

Dari nilai anggaran tersebut, anggaran untuk Kemensos untuk penanganan pandemi covid sebesar Rp104 triliun. “Jadi per hari ini penyerapannya sudah capai 60,38 persen. Rangking-nya dari kementerian atau lembaga menurut data (penyerapan) kita nomor satu,” katanya.

Juliari menegaskan, Kemensos juga melakukan terobosan-terobosan sejak awal pandemi, misalnya untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), Bantuan Sosial Tunai (BST) yang seharusnya sebulan sekali langsung diberikan tiga tahap sekaligus.

“Secara data pun kita juga buat luar biasa simpelnya. Kalau mau mengikuti anjuran KPK ya memakai data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tapi saya gak mau karena ingin membuka peluang daerah,” ujanya dan menambahan, dengan membuka peluang tersebut maka warga yang terdampak Covid-19 bisa menerima bantuan.

“Kita juga bilang kalau nunggu harus data sempurna, nunggu Covid -19 selesai bantuan baru turun. Jadi yang kita lakukan juga salah satu terobosan,” tutur Mensos. [ Syam/IDNTimes]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here