PINISI.co.id- Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Focused Group Discussion (FGD) Strategi Peningkatan Peran Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) dalam Pembangunan Nasional di Sentul, Jawa Barat (04/10). Acara ini dihadiri oleh berbagai narasumber dan pihak terkait, serta menghasilkan rekomendasi penting untuk mengoptimalkan kontribusi MILN.
FGD ini dibuka oleh Plt Dirjen IDP / Staf Ahli Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Ibu Siti Nugraha Mauludiah. Dalam sambutannya, Ibu Siti menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan upayanya dalam mengelola MILN sebagai aset dan mitra bagi Pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional.
Beberapa hal yang menjadi perhatian para peserta maupun narasumber antara lain adalah perlunya integrated data MILN yang diharapkan menjadi dasar dalam melakukan pemetaan potensi MILN.
Dengan demikian implementasi dari Perpres Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pemberian Fasilitasi kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri dapat lebih terarah.
Beliau juga menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah tidak mudah, antara lain perlunya penguatan sistem database dan pemberian fasilitas yang sesuai dengan yang diharapkan MILN.
Dengan adanya pengelolaan sistem yang baik, potensi MILN yang diperkirakan berjumlah lebih dari 6 juta orang di seluruh dunia akan dapat dipetakan dengan baik. Sementara itu, pemberian fasilitas kepada MILN tentunya menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam menangani isu MILN dan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi MILN untuk secara lebih aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Pemerintah juga berencana untuk mengintegrasikan peran MILN ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu, menunjuk Person in Charge khusus untuk penanganan MILN di setiap Kementerian/Lembaga juga diusulkan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Plt. Dirjen IDP/Sahli Sosbud PMILN menegaskan peningkatan peran MILN perlu dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, untuk kemudian diturunkan ke dalam Rencana Strategis masing-masing K/L sehingga dapat mengoptimalkan kontribusi MILN sesuai kapasitas, potensi, dan keahlian masing-masing. Kerja sama dan komitmen dari seluruh K/L dan stakeholder terkait diperlukan sehingga peran dan kontrubusi MILN dapat dilakukan secara menyeluruh. Plt. Dirjen IDP/ Sahli Sosbud PMILN juga mengusulkan agar pada tiap K/L ditunjuk Person in Charge khusus untuk penanganan MILN.
Terdapat beberapa narasumber dalam FGD ini seperti Asisten Deputi Amerop
Kemenkopolhukam, wakil dari Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Imigrasi Kemenhukham, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dit. PWNI, dan think tank Nalar Institute.
FGD diikuti oleh K/L terkait sebagai peserta aktif, dan juga sejumlah asosiasi MILN seperti Indonesia Diaspora Network Global, Indonesia Diaspora Network United, dan Global Indonesia Professionals’ Association.
Sebagai penutup, Direktur Diplomasi Publik Ani Nigeriawati memaparkan Peta Jalan peningkatan peran MILN dalam pembangunan nasional dengan kerangka waktu 2024-2029, dengan target penanganan MILN sudah terlembaga secara nasional pada tahun 2029.
Hasil FGD ini akan dibawa ke Seminar Nasional mengenai Peran Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang akan
diselenggarakan oleh Kemenkopolhukam pada akhir bulan Oktober 2023 sebagai rekomendasi. (Syam)
