Kolom Fiam Mustamin
KITA merujuk pada budaya kepemimpinan Raja (Arung) di tanah Bugis Makassar di masa kerajaan abad XIV.
Tidak mutlak/absolut turunan putra mahkota dengan sendirinya menjadi raja menggantikan ayahanda atau ibundanya.
Tetap ada seleksi pertimbangan kepantasan dan kepatutan karena perilaku budinya/ampe ampenya dan kecakapan/kearifan dan amacangnya.
Dewan adat dari para To Aca/Panrita sebagai penasehat kerajaan memberikan pertimbangan dua hal itu kepada raja.
Di Wajo di awal abad XV pemerintahan Arung Matoa Wajo La Tandampare Puang Ri Maggalatung dikenal degan Ade Emmi Nipopuang, artinya nilai Ade/Hukum itu yang menjadi panduan di dalam pemerintahan.
Tidak ada hal pilih kasih bagi siapapun yang melakukan perbuatan yang tercela di masyarakat. Itu nilai budaya demokrasi yang ada di entitas Bugis
Makassar yang sudah ada beberapa abad lampau.
Dalam pemerintahan bila ada raja melakukan perbuatan tercela/ sewenang wenang, maka raja bisa dikenai hukumam dengan diberhentikan/ipalessoi, dibuang jauh keluar kerajaan/ipalii dan dieksekusi mati/yunoi bila perbuatannya itu melampaui batas kemanusiaan.
Tiga pilihan hukuman itu sesuai dengan tingkatan pelanggaran adat yang tercela diperbuatnya oleh sang raja.
Kepeimipinan Lokal Paguyuban
SIKLUS pergantian kepemimpinan di level kepala negara/pemerintahan, gubernur, bupati dan walikota selalu menarik perhatian masyarakat. Kklarena apa?
Meraih kekuasaan dan menyelenggarakan peraktik kekuasaan itu hakikatnya untuk menciptakan kehidupan kemaslahatan rakyat, itu amanahnya.
Bagaimana praktiknya, masing-masing punya penilaian. Yang kita soroti saat ini dalam Rumah Besar kita paguyuban KKSS.
Pada setiap masa periode pergantian pengurus muncul dinamika
kompetisi untuk
mencalonkan diri atau diconkan menjadi Ketua Umum di level Badan Pengurus Pusat. Dinamika hal itu juga terjadi di tingkat wilayah/provinsi.
Fenomena dinamika ini positif-positif saja, sepanjang tujan dan nawaitunya untuk amanah kemaslahatan dan tidak dengan menggunakan kekuatan uang/money power.
Tujuan mulia untuk amanah pengabdian untuk berbuat baik/ beramal dalam mendharmakan sebagian waktu dan perhatian termasuk kemampuan materil yang dipunyai untuk kemaslahatan warga.
Di masa lampau tahun 1970 hingga 2000-an fenomena seperti ini belum muncul.
Tokoh yang diinginkan untuk meneruskan estafet kepemimpinan di paguyubam sosial budaya nir laba ini, diplerlukan waktu untuk mengkondisikannya dengan kata lain membujuk calon yang diharapkan.
Demokrasi Yassiseddingi
MEMILIH satu di antara yang lain,
tidak sama persis dengan kehadiran seorag raja titisan to manurung/ dewa.
Dalam kepemimpinan di era kerajaan itu sudah ada badan atau perangkat yang berperan sebagai eksekutif/ Perdana Menteri seperti Mangkubumi Karaeang Karunrung dan Karaeng Pattingalloang di Gowa Tallo, Arung Bila La Waniaga di Soppeng.
Perangkat lainnya pendamping raja, ada yang berperan sebagai Pabbicara, Butta, Syariat, Adat dan Keamanan (To
Barania dan Pamallafi Aro).
Hal seperti ini bisa diadaptasi dalam kepemimpiban lokal KKSS , merembukkan/ yassiseddingi memilih satu orang sebagai ketua/imam dan calon yang lainnya menjadi satu bagian dalam kepemimpinan kepengurusan itu.
Tidak ada yang berposisi absen karena merasa terkalahkan, boleh jadi diantara mereka-mereka itulah yang dalam kepengurusan kelak akan menjari nakoda berikutnya dengan
pengalamam dalam satu tim kepemimpinan kepengurusan.
Hal yang elegan membanggakan telah dicontohkan baru baru ini dalam Musyawarah Pemilihan Pengurus Pilar
Kerukunan Keluarga Turatea Jeneponto di Palu.
Musyawarah bersepakat memilih satu diantara tiga calon ketua yang ada, tidak diteruskan ke pemilihan demokratif tertutup mencari suara terbanyak yang implikasi psikologisnya yang rendah perolehan suaranya merasa terkalahkan.
Ada pertimbangan tambahan yang tidak mengikat dengan mufakat itu, merujuk ke sisi umur/senioritas dan genetis abbatireng/garis keturunannya.
Semoga pandangan ini dapat lebih memperkaya kita dalam kehidupan silaturahmi paguyuban kekeluargaan ber KKSS, topada salama.
Legolego Cliwung 9 Desember 2023
