Kolom Ruslan Ismail Mage
Pasca reformasi, demokrasi Indonesia berkembang dengan pesat dihampir semua kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan disebut sebagai salah satu negera demokrasi terbeser di dunia, sampai beberapa negara ingin belajar bagaimana negara sebesar Indonesia bisa berhasil mengelola demokrasi di tengah sangat beragamnya perbedaan dan kepentingan.
Kekaguman negara lain bagaimana Indonesia menata dan merawat demokrasinya sangat beralasan. Dengan luas wilayah Indonesia 5.193.240 km, terdiri dari 18.306 pulau, dihuni penduduk sekitar 267 juta jiwa, dan enam agama resmi diakui negara, menjadikannya demokrasi memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi. Alhamdulillah demokrasi Indonesia masih bisa berdiri kokoh sekokoh monumen nasional.
Dibalik dielu-elukannya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, sekelompok pemerhati muda politik yang berasal dari latar berbeda, aktivis, profesional, jurnalis, dan akademisi, memiliki pengamatan dan perasaan yang sama kalau sedang terjadi penurunan semangat berdemokrasi dan bernegara.
Semangat itu dikudeta dari dalam oleh kekuasaan. Kok bisa? Selama ini ancaman terbesar dari demokrasi itu datang dari kelompok militer yang biasanya mengkudeta pemimpin demokratis yg terpilih melalui jalan demokrasi. Namun satu dasawarsa terakhir ini, muncul fenomena negara demokrasi dikudeta sendiri dari dalam oleh pemimpin yang terpilih, dengan cara membuat banyak kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Seperti misalnya mengangkangi pers, atau menggiring institusi-institusi negara sebagai alat kekuasaannya untuk menangkapi lawan politiknya. Kudeta demokrasi dari dalam ini kemudian mendapatkan dukungan dari pendukung fanatik yang berteriak demokrasi, tetapi membiarkan nilai-nilai demokrasi dihanguskan demi kepentingan politik sesaat.
Pers yang sejatinya sebagai kekuatan keempat demokrasi yang wajib mengawal dan menjaga demokrasi tumbuh mekar untuk kesejahteraan rakyat, justru bermesraan bahkan berselingkuh untuk kepentingan ekonomi politik kelompok tertentu. Pers yang dianalogikan sebagai anjing galak penjaga demokrasi, juatru jinak di kaki kekuasaan.
Sementara di bidang kebijakan, muncul sejumlah regulasi dan instrumen kebijakan yang berorientasi membatasi atau mengungkung kebebasan masyarakat sipil. Bahkan ruang-ruang diskusi ilmiah di kampus diteror. Menurut analisis Ketua Umum YLBHI Asfinawati, setidaknya ada 11 kebijakan pemerintah yang dapat mengancam nilai-nilai demokrasi. Kebijakan tersebut memiliki beberapa pola dan karakter yang sama untuk menekan kebebasan berdemokrasi dan supremasi hukum. Imbas dari kebijakan-kebijakan tersebut, menghambat kebebasan sipil dalam berpikir, berkumpul, berpendapat, berekspresi, dan berkeyakinan. Begitulah demokrasi dikudeta dari dalam.
Penulis adalah : Akademisi Ilmu Politik, dan Founder Sipil Institute
