Kolom Muchlis Patahna
Debat terakhir Capres menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024 ditunggu-tunggu publik untuk menyimak apa saja poin dari ketiga calon presiden sebagai debat pamungkas. Publik menebak-nebak gimmik apalagi yang akan terjadi, termasuk debat ala serangan tika tiki dalam sepak bola sebagaimana debat sebelumnya.
Harapan publik menyaksikan debat saling serang tidak terjadi. Sebaliknya yang tampil adalah kehati-hatian; mungkin untuk menjaga suara elektoral. Bisa jadi pula disebabkan tema debat yang tidak seseksi seperti tema sebelumnya yaitu HAM atau Pertahanan. Namun, satu dua poin dari calon dari 01 dan O2 masih sempat menyinggung soal bansos yang dipolitisasi. Lebih sublim.
Semula penulis duga tema pendidikan akan dikupas tuntas utamanya pendidikan etika. Sebab di atas kertas Anies Baswedan lebih menguasai materi menyangkut etika. Maklum, terkait etika, calon presiden Anies Baswedan menyoroti hal ini dalam dua debat sebelumnya. Dasar moral seseorang dinilai dari etis tidaknya sebuah perilaku. Nilai etika berada di atas hukum.
Ternyata dalam debat terakhir tadi malam (4/2/2024) Anies Baswedan tanpa perlu menyebut etika sempat menyoal sedikit perihal etika dalam penyaluran bantuan sosial.
Penulis menanti Anies Baswedan menanyakan soal etika ke Prabowo Subianto terkait seruan guru besar soal etika Presiden dalam Pemilu ini.
Pasalnya, selama ini etika banyak diperbincangkan dan dipermasalahkan oleh tidak saja tokoh-tokoh bangsa namun juga kaum akademisi termasuk para guru besar dari seluruh penjuru tanah air. Kini para guru besar keluar kandang, tidak lain dan tak bukan karena masalah serius yaitu tergerusnya nilai etika. Melalui keputusan MKMK yang menyatakan pelanggaran etika berat karena memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah putra Presiden yang ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024.
Sayang memang sampai sesi terakhir tidak keluar substansi pendidikan etika. Persoalan etika adalah permasalahan bangsa yang sangat krusial sebab hal ini adalah pondasi dasar dalam bangunan rumah kebangsaan. Tanpa etika, bangunan pasti keropos dan mudah tumbang oleh terjangan angin.
Karena itu penulis menyarankan kepada Presiden terpilih nanti untuk membuat Universitas Etika, Fakultas Etika, minimal Prodi Etika. Diharapkan pendidikan etika ini dapat menjadi basis nilai dan moral serta pembudayaan watak untuk membangun karakter manusia Indonesia.
Fakultas lainnya seperti Kedokteran, Hukum, Fisip, sudah cukup, tinggal pemerataan penempatan secara merata dan adil.
Kita ketahui, etika, sopan santun, adalah value yang harus melekat dalam jati diri setiap insan. Ambruknya orde baru dan orde lama karena ketiadaan etika dan moralitas dalam menjalankan kekuasaan.
Lebih dari itu, etika dapat mencegah terjadinya praktik nepotisme, korupsi, diskriminasi, dan menghindari hukum sebagai alat kekuasaan. Nilai-nilai etika inilah yang luntur dan pudar selama ini.
Karena itu, momentum Pemilu 2024 sejatinya membangkitkan kesadaran bersama untuk membangun etika dalam beperilaku, baik dalam hubungan sosial kewargaan maupun yang lebih besar: membangun kembali etika berbangsa dan bernegara.
(5/2/24 Melbourne Aussie)
