PINISI.co.id- Terkait berulangnya kejadian penembakan dan aksi anarkis yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, sungguh memprihatinkan Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Papua Dr. H. Mansur M.,SH.MM., berhubung banyak warga KKSS yang menjadi korban jiwa.
“Sudah hampir 200 jiwa warga KKSS yang melayang akibat aksi KKB di Papua selama 10 tahun terakhir,” kata Mansur sedih.
Menurut Mansur, peristiwa ini harus menjadi perhatian serius aparat keamanan di Papua dan jangan sampai masyarakat sipil, ASN, Nakes, TNI/POLRI menjadi korbannya.
“Kami minta aparat keamanan di Papua bisa ditingkatkan lagi khususnya di daerah rawan demi perlindungan keamanan bagi rakyat Papua. Kejadian ini sangat biadab dan tidak manusiawi. Karena itu kita harus tingkatkan perlindungan bagi rakyat di Papua. Aparat keamanan harus bisa dimaksimalkan oleh negara,” tegas Mansur, Sabtu,(18/9/2021) seperti dilansir ceposonline.com.
Mansur mengakui, aparat kepolisian dan aparat keamanan serta intelijen sangat kurang sehingga Papua butuh kinerja aparat keamanan (Apkam) TNI/Polri, mengingat Papua tiga kali lebih luas ketimbang Pulau Jawa.
Dengan kondisi geografis yang luas, Mansur menegaskan bahwa masyarakat perlu perlidungan, sehingga wilayah-wilayah konflik bisa diatasi dengan cepat dan tepat.
“Tujuan akses informasi yang dini di Papua memang penting diketahui pemerintah pusat terutama Bapak Presiden, Panglima dan Kapolri serta pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga penting bersinergi dengan para Apkam di daerahnya sehingga tidak jalan sendiri-sendiri,” kata Mansur menambahkan.
Karena itu, lanjut Mansur, negara harus hadir dalam wujud perlindungan kepada rakyatnya.
“Di Papua perlu penegakan hukum. Hukum harus diterapkan dengan baik dan benar. Siapa yang salah maka perlu bertanggung jawab. Penegakan hukum dan keadilan sangat bisa dilakukan, yang penting tegas dan terukur,” katanya.
Dicontohkan, insiden di Kiwirok tiga hari sebelumnya sudah diketahui informasinya, bahwa akan ada penyerangan. Terbukti ada yang dievakuasi pegawai perbankan dan lainnya, bahkan ada yang dengan jalan kaki meninggalkan kota Distrik Kiwirok. Ini berarti lemah akses informasi secara dini atau terbatasnya aparat di tingkat kecamatan.
“Saya harap kejadian ini menjadi catatan khusus dan deteksi dini itu perlu, intelegensi itu sangat penting dan dalam bekerja tidak boleh terlihat atau terbaca di lapangan. Intelegensi di Papua harus dibenahi, dan jangan sampai kecolongan seperti kerusuhan di Papua pada 2019,” jelas Mansur.
Mansur dibuat sedih dan prihatin sebab warga KKSS telah banyak yang menjadi korban jiwa, nyaris 200 orang dalam kurun 10 tahun terakhir ini, termasuk anggota TNI/POLRI dan belum warga lainnya dari paguyuban Nusantara.
Ia pun menyarankan agar Apkam bisa melaporkan kinerja pemerintahan akibat lemahnya sistem koordinasi dan budaya kerja pemangku kepentingan dan elit daerah.
“Egoisme stakeholder dan Apkam masing-masing jalan sendiri sehingga tidak mencapai sasaran untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Lip)