PINISI.co.id- Forum Guru Besar Insan Cita menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi sosial, politik, dan ekonomi nasional yang dinilai semakin memprihatinkan. Dalam pernyataan yang dirilis di Jakarta, forum yang beranggotakan para akademisi dan alumni HMI ini menegaskan perlunya langkah cepat pemerintah untuk mengatasi krisis kepercayaan publik dan mengembalikan arah pembangunan nasional.
Dalam pernyataan tersebut, Forum Guru Besar menyoroti tingginya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia, yang dianggap menghambat tercapainya cita-cita menjadi negara maju. “Kemajuan ekonomi belum merata, ketimpangan pendapatan semakin melebar, dan otonomi daerah belum mampu menciptakan pusat-pusat ekonomi baru,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis pada Ahad (31/8).
Forum juga menilai penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi berjalan lamban, sementara praktik kolusi antara elite politik dan pengusaha masih marak. Situasi ini, menurut mereka, telah memicu gelombang demonstrasi besar-besaran sejak 25 Agustus 2025 di berbagai daerah, yang berujung pada bentrokan dan kekerasan.
Delapan Tuntutan Mendesak
Untuk mengatasi situasi tersebut, Forum Guru Besar Insan Cita mengajukan delapan langkah cepat kepada pemerintah:
1. Menghentikan kekerasan aparat dan demonstran serta menegakkan hukum secara adil.
2. Mereformasi Polri secara menyeluruh dan mengganti pimpinan Polri.
3. Menata ulang kabinet dengan mengganti menteri yang tidak kompeten atau integritasnya dipersoalkan.
4. Mengganti anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
5. Mempercepat pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor atau menerbitkan Perppu.
6. Mengembalikan KPK sebagai lembaga independen sesuai UU sebelum 2019.
7. Mencabut UU Cipta Kerja dan memperluas lapangan kerja.
8. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi agar sesuai nilai Pancasila, serta mengevaluasi rencana pendirian perguruan tinggi baru.
Panggilan Moral untuk Presiden
Forum Guru Besar Insan Cita menegaskan pernyataan ini sebagai panggilan moral untuk menjaga keutuhan NKRI, memperkuat demokrasi, dan memastikan kebijakan negara berpihak kepada rakyat. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI segera merespons dengan langkah nyata demi mencegah kerusakan lebih lanjut.
“Ini saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, bukan sekadar mengobral janji. Rakyat menunggu bukti,” tegas Prof. R. Siti Zuhro, mewakili inisiator bersama Prof. Didik J. Rachbini. (Lif)
