Hukum

PINISI.co.id- Presiden Joko Widodo memenuhi komitmennya membangun ekonomi nasional melalui berbagai sektor, di antaranya melalui industri pariwisata. Hal tersebut nampak pada kunjungannya ke kawasan danau Toba, terkait revitalisasi Huta Siallagan Kecamatan Simanindo dan Huta Raja Kecamatan Pangururan...

PINISI.co.id- UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sejak diberlakukan kerap ditafsirkan sebagai undang-undang untuk mengawasi pemikiran dan perasaan warga negara. Pasalnya, suara kritis kepada pemerintah tak jarang berujung pada perundungan, peretasan, bahkan pembungkaman bagi si tukang...

PINISI.co.id- Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP-IKAHI) dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) menandatangani nota kesepahaman program kepemilikan hunian graha hakim di kantor pusat BTN, Jalan H. R. Rasuna Said nomor 1, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi...

PINISI.co.id-Pakar hukum tata negara Dr. Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang menolak pengujian formil terkait UU KPK hasil revisi sebagai sebuah keputusan kematian KPK yang dirasakan seperti menyaksikan “sentuhan akhir suatu kejahatan sempurna.”

PINISI.co.id- Presiden Joko Widodo menyebut bahwa cara kerja baru telah dilakukan pada Mahkamah Agung dengan mengakselerasi penggunaan teknologi informasi, baik dalam bentuk e-Court maupun e-Litigation sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terganggu dan kualitas putusan juga...

  PINISI.co.id- Ketua Mahkamah Agung telah mengambil sumpah jabatan dan melantik 7 orang hakim agung pada Jum’at, 5 Januari 2024, beberapa pekan yang lalu. Dari 7 orang yang menduduki puncak karir hakim tersebut, dua diantaranya berlatar belakang jabatan panitera muda...

PINISI.co.id- Jaksa Agung RI Burhanuddin menetapkan 7 (tujuh) Program Kerja Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia baik di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, Kamis, (3/2).

PINISI.co.id- Upaya Pemerintah Indonesia dan DPR yang tengah menggodok RUU Omnibus Law mendapat apresiasi dan dukungan dari Kaukus Muda Indonesia (KMI). Omnibus Law dinilai KMI sangat dibutuhkan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang stagnan.

PINISI.co.id- “Jangan sekali-kali berbangga diri atas ilmu pengetahuan yang kita peroleh, sebelum kita mampu mengamalkannya dengan baik. Berbanggalah ketika ilmu pengetahuan yang kita miliki bisa bermanfaat bagi lembaga yang kita cintai, bangsa, dan negara," ungka Ketua Mahkamah...

PINISI.co.id- Dalam rapat Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) menyepakati menyelenggarakan Webinar Hukum pada hari Ahad, 27 September 2020. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum BPP KKSS, Ilham Noer Putri Hatta, yang membawahi Departemen...