PINISI.co.id- Kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD PT Pembangunan Sulteng kembali menjadi sorotan Andi Ridwan Bataraguru, yang dikenal sebagai aktivis 98 sekaligus pengamat kebijakan publik.
Menurut Andi, perusahaan daerah ini justru terus mencatatkan kerugian, hingga dinilai hanya menjadi beban bagi keuangan daerah.
Berdasarkan hasil audit terhadap kinerja perusahaan sejak tahun 2017 hingga 2019, tercatat Pemerintah Provinsi Sulteng telah menggelontorkan penyertaan modal sebesar Rp7,4 miliar.
“Alih-alih memberikan laba, PT Pembangunan Sulteng justru mencatatkan kerugian berturut-turut hingga tahun 2020, dengan saldo akhir hanya tersisa Rp5 juta,” sesal Andi.
Ironisnya, di era manajemen baru periode 2021–2025, kondisi keuangan perusahaan justru semakin memburuk. Informasi terkini menyebutkan, BUMD tersebut kini terlilit utang hingga miliaran rupiah.
Melihat kondisi tersebut, sejumlah pihak mendesak Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pembangunan Sulteng.
Bila dalam proses evaluasi terbukti bahwa BUMD ini tidak sehat dan hanya menjadi beban, maka pembubaran perusahaan dinilai sebagai langkah rasional.
“Tapi kalau terus-menerus merugi dan tidak memberikan manfaat, lebih baik dibubarkan,” tegas Andi sebagaimana dikutip gnews.co.id, Selasa (29/4/2025).
Sebagai BUMD, Andi mengatakan Pembangunan Sulteng seharusnya menjadi instrumen strategis dalam pembangunan daerah. Namun kenyataannya, setelah bertahun-tahun beroperasi, perusahaan ini gagal menjalankan peran tersebut dan justru membebani keuangan daerah.
“Kita tunggu langkah konkret Gubernur Anwar Hafid untuk melakukan evaluasi dan mengambil keputusan tegas,” pungkasnya. (Man)
