PINISI.co.id- Direktur Utama PT Sulteng Mineral Sejahtera (SMS), Akhmad Sumarling, menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat lokal dan korporasi dalam pengelolaan tambang. Menurutnya, banyak pelaku tambang rakyat masih menghadapi kendala regulasi yang rumit dan tidak sesuai dengan kondisi di daerah.
“Kolaborasi ini bukan lagi eksperimen, tapi langkah konkret,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta (16/5/2025). Ia menilai ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan realitas di daerah menghambat pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah kaya sumber daya seperti Sulawesi Tengah.
Akhmad mendorong model kerja sama dari hulu ke hilir: masyarakat lokal mengelola di tahap awal, sementara korporasi berperan dalam pengolahan lanjutan. Ia juga mengusulkan pembangunan smelter skala kecil untuk masyarakat agar manfaat ekonomi lebih langsung dirasakan dan dampak lingkungan dikurangi.
Ia menyoroti ketidakadilan pembagian lahan tambang, di mana korporasi menguasai area luas, sementara masyarakat hanya mendapat porsi kecil. “Kami pemilik sumber daya, tapi malah dikerdilkan,” tegasnya.
Akhmad berharap konsep ini menjadi rule model nasional dan telah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Meski belum mendapat tanggapan, ia tetap optimis pemerintah akan mempertimbangkan usulan ini dalam kebijakan ke depan.
“Kami hanya ingin suara kami didengar, agar kebijakan berikutnya lebih berpihak pada masyarakat daerah,” tutupnya. (Man)
